BETARA.ID, Jambi – Provinsi Jambi memiliki tipe ekosistem paling lengkap di pulau Sumatera bahkan Indonesia, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah hingga ekosistem pesisir dan laut.
Ketiga tipe ekosistem tersebut tersebar di empat taman nasional yaitu, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Berbak Sembilang.
Selain itu, Jambi juga memiliki hutan lindung, Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan hutan adat tersebar di penjuru wilayah Provinsi Jambi. Hutan lindung ini memiliki fungsi ekologi yang sangat penting.
Aset lingkungan dan kebanggan ini haruslah dijaga, pelihara dan pertahankan ekosistemnya serta dipulihkan dari kondisi kerusakan.
Guna menjaga ekosistem serta dalam melaksanakan pembangunan daerah berkelanjutan maka Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya dan berkomitmen mengimplementasikan konsep REDD+ (mekanisme mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara memberi kompensasi bagi pihak yang melakukan pencegahan degradasi hutan dan deforestasi) di Provinsi Jambi.
Hal ini diwujudkan dengan mengintegrasikan road map pertumbuhan ekonomi hijau tahun 2019- 2045 dengan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
Gubernur Jambi Al Haris melalui Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, saat ini Pemprov Jambi sedang menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi tahun 2025-2045 yang tetap konsisten mengintegrasikan isu perubahan iklim sehingga implementasi REDD+ Provinsi Jambi dapat dijalankan dengan baik.
“Dengan adanya komitmen kami dalam mewujudkan ekonomi hijau Jambi melalui implementasi REDD+ harapannta akan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi hijau, pertumbuhan pembangunan yang inklusif dan merata, terciptanya ekosistem sehat sehingga target pengurangan emisi gas rumah kaca dapat tercapai dan mampu mengatasi dampak perubahan iklim,” kata Sudirman saat Kick Off Meeting RBP REDD+Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi, Senin (25/11/2024).
Menurutnya sumber pembiayaan untuk mengimplementasikan aksi REDD+, tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Jambi namun bersumber juga dari APBN, Penerusan Hibah Pre-Investment BioCF-ISFL (Metode On Granting), melalui dukungan mitra pembangunan lainnya seperti pihak swasta, NGO dan perguruan tinggi.
“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kepada Provinsi Jambi oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, BPDLH Kemenkeu RI serta dunia internasional sehingga Provinsi Jambi dapat memperoleh sumber pembiayaan lainnya dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca, salah satunya melalui Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi dan Program Green Climate Fund (GCF) Output 2,” ucapnya.
Melalui Implementasi Program BioCF-ISFL Fase Pre Investment yang dimulai pada tahun 2022 sampai Agustus 2024, total nilai reimbursement yang telah ditransfer DJPK Kemenkeu RI ke RKUD Provinsi Jambi sebesar Rp 52,75 miliar.
Diwaktu yang bersaaman saat ini sedang dilakukan verifikasi kembali oleh DJPK untuk reimbursement semester II tahun 2024 dengan pengajuan reimbursement sebesar Rp 8,9 miliar, sehingga program ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Walaupun diwaktu bersamaan kami juga akan mengimplementasikan program GCF Output 2 Provinsi Jambi, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih lokasi kegiatan dan guna memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi, maka lokasi pelaksanaan program RBP GCF Output 2 dipisahkan dari lokasi pelaksanaan program BioCF-ISFL,” jelasnya.
“Jika Program BioCF-ISFL dilaksanakan di 4 taman nasional dan KPHP Merangin, KPHP Bungo, KPHP Sarolangun Hilir dan KPHP Tanjung Jabung Barat, maka lokasi pelaksanaan Program RBP GCF Output 2 Provinsi Jambi dilaksanakan di 8 KPHP yaitu KPHP Kerinci, KPHP Sarolangun Hulu, KPHP Tebo Barat, KPHP Tebo Timur, KPHP Batanghari, KPHP Muaro Jambi dan KPHP Tanjung Jabung Timur serta UPTD Tahura,” tutupnya.
Kegiatan Kick Off Meeting RBP REDD+Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi turut dihadiri perwakilan dari Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Kalimantan Tengah dan perwakilan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. (*/rdi)
