BETARA.ID, Jambi – Kedatangan Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi ini, 7 April 2022, justru ada hal lain yang menjadi sorotan LSM Akomodasi Rakyat Miskin (Akram). Ketua LSM Akram, Amir Akbar meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian untuk segera mencopot Bosar Pasaribu sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) IV Jambi.
“Sudah tiga tahun Pak Bosar menjabat sebagai Kepala BPJN IV namun kami menilai kinerja beliau selama ini cukup buruk dan perlu diganti segera oleh Pak Presiden Joko Widodo, agar infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi dapat dikerjakan dengan baik,” kata Amir Akbar kepada detail.id (Media partner betara.id) pada Kamis, 7 April 2022.
LSM Akram setidaknya mencatat ada tiga hal yang menjadi sorotannya. Pertama adalah proyek Penggantian Jembatan Parit Gompong di Kabupaten Tanjungjabung Barat yang bersumber dari APBN tahun 2021.
Proyek tersebut, kata Amir, pagunya sebesar Rp 20 miliar lebih namun tiba-tiba nilai kontraknya berubah menjadi Rp 18 miliar lebih. Kemudian, jenis proyeknya dari Single Years Contract (SYC) dalam perjalanan berubah menjadi Multi Years Contract (MYC). Perubahan itu dalam proses pekerjaan masih di bawah 50 persen.
Menurut Amir, yang bikin janggal, pemenang tender adalah PT Jambi Energi Cemerlang yang mestinya masuk dalam daftar hitam (blacklist), mengingat perusahaan tersebut diputus kontraknya pada pekerjaan tiga jembatan tahun 2020 senilai Rp 10 miliar lebih.
“Saya jadi berburuk sangka, kenapa perusahaan yang telah jelas-jelas bermasalah dipercaya mengerjakan proyek yang nilainya dua kali lipat dibanding sebelumnya. Bukankah kita jadi punya prasangka yang buruk?” ujar Amir.
Kedua, proyek Duplikat Jembatan Sarolangun tahun anggaran 2020, dengan kontrak senilai Rp 80 miliar lebih. Proyek tersebut sudah dinyatakan Show Cause Meeting (SCM) 2. Secara definitif diartikan sebagai rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan konstruksi yang bisa terjadi karena kendala dari segi materi/bahan, kurangnya pekerja di lapangan dan kondisi alam yang secara umum keterlambatan pekerjaan tersebut terjadi akibat kelalaian penyedia.
Ketiga adalah proyek Preservasi Sistim Pelaksanaan Paket Preservasi senilai Rp 4,5 sepanjang Jalan Lingkar Barat menuju Batas Kota Jambi yang kini sebagian besar dibiarkan menganga.
“Proyek ini rawan atau berpotensi menimbulkan Lakalantas dan kemacetan. Kondisi ini diakibatkan kegiatan patching (menambal) badan jalan yang dibiarkan menganga tanpa penindakan sebagai mestinya. Alhasil, bikin macet dan menimbulkan kerugian publik,” ucap Amir.
Dengan fakta-fakta di atas, Amir menilai sudah sepatutnya Bosar Pasaribu dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPJN IV karena dinilai telah gagal membenahi infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi.
“Saya kira, waktu tiga tahun sudah cukup untuk menunjukkan kinerja Pak Bosar sangat buruk. Saya kira, masih banyak anak bangsa yang memiliki keinginan untuk membenahi infrastruktur di Jambi,” kata Amir.
Saat dikonfirmasi, Kepala BPJN IV, Bosar Pasaribu belum menjawab. Iya mengaku sedang menemani tamu. “Maaf lagi nemani tamu dalam rangka kunjungan Presiden besok (hari ini),” katanya pada Rabu malam, 6 April 2022. (Fey)
Komentar