BETARA.ID, Jambi – Persoalan kemacetan akibat angkutan batu bara yang selama ini dikeluhkan masyarakat, menjadi perhatian serius para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Jambi (APBPJ).
APBJ yang dalam waktu dekat akan dikukuhkan kepengurusannya ini menyatakan, siap mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan jam operasional bagi angkutan batubara.
Asosiasi ini terdiri dari para pemilik Izin Penambangan Pengangkutan (IPP), trader, pelayaran (dermaga dan tongkang) asosiasi sopir dan diketuai Dr Freddy Harris, SH, LLM, MA, CCS.
Adapun yang menjadi Dewan Pengawas APBJ Drs.H.Hasan Basri Agus, MM, Ketua Harian Ir.Azrin Oesman, Direktur Eksekutif Sigit Eko Yuwono, SM.,dan Humas Muhtadi Putra Nusa.
“Kita semua tahu masyarakat Jambi sangat menginginkan persoalan kemacetan akibat truk batubara yang terjadi selama ini bisa diselesaikan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/11/2022).
Freddy Harris mengatakan, asosiasi ini akan membantu agar usaha tambang batu bara bisa dikelola dengan baik. Misinya, yakni membantu menjembatani pengusaha dengan pemerintah dan masyarakat serta untuk membantu Jambi dalam peningkatan ekonomi.
“Insya Allah kita akan bersilaturahmi ke Gubernur Jambi, Kapolda, Ketua DPRD, Danrem untuk mencari solusi bagaimana mengatasinya. Saya yakin jika kita lakukan bersama, semua solusi masalahnya akan teruraikan,’’ ,’’ kata Freddy.
‘’Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, adalah disiplin dan tertib. Ketika kita disiplin dan tertib, Insya Allah masalah kemacetan dan kesemrawutan ini bisa seleasai dengan baik,” kata mantan Dirjen HAKI Kemenkumham ini didampingi Direktur Eksekutif Sigit Eko Yuwono.
Dikatakannya, saat ini ada 6 sampai 9 ribu truk batu bara yang melintas di jalan nasional di Jambi. Persoalan ini sudah dibahas dengan sesama pengusaha dan pihak terkait.
“Banyak trasportir batubara yang sudah kita beri masukan bagaimana pola pengaturan truk, soal jam, angkutan dan lainnya agar tidak merugikan berbagai pihak,” katanya.
Pihaknya juga mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan waktu operasional bagi angkutan truk batu bara. “Kita berharap pemerintah tegas dengan atuaran yang sudah dibuat. Soal Perda gubernur atau aturan tentang pengaturan operasional truk batubara, harua tegas dijalankan,” ujar Freddy Harris.
Sebab, jika persoalan angkutan truk batu bara yang menimbulkan kemacetan ini dibiarkan, semua juga berdampak. Bukan hanya pengusaha, masyarakat juga, termasuk dampak ekonomi.
Freddy Harris juga memberikan solusi dan dukungan kepada pemerintah terkait persoalan angkutan truk batubara ini. Pengusaha mendukung dengan dibangunnya jalur khusus batu bara, atau lewat jalur sungai.
“Kita sangat dukung, tidak hanya jalur khusus untuk truk batubara, kami juga mengusulkan bangun jalur rel untuk kereta api. Jadi, semua bisa merasakan dampak baiknya,” katanya.
Namun, untuk membangun jalur khusus memakan waktu cukup lama. “Pengaturan jalan raya, itu yang perlu dilakuan, karena membuat jalan khusus masih lama. Jalan yang ada sekarang dioptimalkan, masyarakat truk dan semua harus mengikuti aturan yang sudah disepakatai. Kami nanti usulkan ke Kapolda Jambi jika ada yang tidak disiplin tindak saja sesuai aturan dan pasti berjalan sebagaiamana yang diinginkan,” ungkapnya. (*/Fey)
Komentar