BETARA.ID, Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi sekaligus rapat koordinasi bersama Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Jambi, di auditorium Rumah Dinas Gubernur, Rabu (04/02/2206).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, pengurus PABPDSI Provinsi Jambi, serta pengurus PABPDSI kabupaten se-Provinsi Jambi.
Audiensi ini membahas berbagai persoalan desa, khususnya terkait Koperasi Merah Putih (KMP) serta dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap penghasilan dan kesejahteraan aparatur desa.
Gubernur Al Haris pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi saat ini terus mengawal aspirasi yang disampaikan PABPDSI, sembari menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Nanti mudah-mudahan setelah pertemuan di Jakarta ada perubahan (PABPDSI Jambi akan ke Kemendagri). Masalah yang tadi disampaikan, termasuk langkah-langkah ke depan, akan kita kawal bersama,” ujarnya.
Al Haris menegaskan harapannya agar kebijakan terkait KMP tidak mengganggu pembayaran hak aparatur desa, khususnya penghasilan tetap (sertap).
“Mudah-mudahan pemerintah tetap membayarkan yang pokok tadi, tidak mengganggu sertap. Jadi KMP ini tidak mempengaruhi sertap bapak-ibu sekalian. Itu harapan kita,” tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi peran PABPDSI yang dinilai konsisten mengawal aspirasi desa di seluruh Provinsi Jambi.
Namun, Al Haris mengakui keterbatasan pemerintah daerah dalam kondisi kebijakan efisiensi saat ini.
“Terima kasih banyak, PABPDSI luar biasa mengawal ini semua. Saya tahu kawan-kawan bekerja luar biasa di desa. Tapi hari ini, jujur saja, kita belum bisa berbuat banyak. Yang bisa kita lakukan adalah mendukung dan mengawal aspirasi itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Al Haris menjelaskan bahwa secara umum aliran dana ke daerah sebenarnya cukup besar.
Ia mencontohkan sejumlah program strategis nasional yang sedang dan akan dibangun di Jambi, seperti pembangunan Sekolah Rakyat yang nilainya mencapai Rp1,5 triliun untuk dua sekolah, serta pembangunan empat sekolah baru tahun ini di sejumlah kabupaten.
Selain itu, program makan gratis pada tahun 2025 juga telah menyerap anggaran ratusan miliar. Pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol.
“Sebetulnya uang yang masuk ke kita ini besar juga, melebihi dari efisiensi itu. Tapi memang yang terasa terganggu itu kita-kita ini, termasuk aparatur desa,” jelas Al Haris.
Gubernur mengakui bahwa kondisi tersebut berdampak pada harapan aparatur desa yang ingin bekerja dengan kepastian penghasilan dan sertap.
“Itu yang kasihan, mau kerja tentu punya harapan gaji dan sertap. Pasti terganggu. Tapi kita tetap berjuang dan mengawal agar hak-hak itu tidak diabaikan,” tutupnya. (*/rdi)
