BETARA.ID, JAKARTA – Wali Kota Jambi Maulana memboyong isu krusial terkait alokasi gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pemutakhiran formula Dana Alokasi Umum (DAU) ke Rapat Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis malam (2/7/2026).
Hadir mewakili 98 kota se-Indonesia sekaligus menjabat Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Maulana menegaskan perlunya skema alokasi dana pusat yang lebih realistis untuk menjawab beban keuangan daerah.
Dalam laporannya, Maulana menyoroti ketimpangan beban anggaran yang ditanggung setiap daerah. Kebutuhan tiap kota berbeda-beda, mulai dari kewajiban belanja pegawai hingga pengadaan sarana publik.
“Kami mengusulkan pemutakhiran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah dengan memperhatikan tantangan riil kota-kota, termasuk kepastian gaji ASN, ketersediaan matching program proyek strategis, hingga penyesuaian gaji dan tunjangan kepala daerah,” ujar Maulana.
Ia menambahkan, keterbatasan alokasi dana transfer pusat kerap menyulitkan pemerintah kota dalam membiayai layanan dasar dan program prioritas masyarakat.
Selain persoalan DAU, Maulana mendesak pemerintah pusat meninjau ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dinilai amat memberatkan daerah yang memiliki struktur kebutuhan ASN tinggi.
Menurutnya, aturan tersebut membatasi ruang gerak daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas anggaran.emkot Jambi
Tak hanya isu anggaran, Maulana turut menyuarakan percepatan infrastruktur konektivitas di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Ia meminta APEKSI aktif mendesak pusat menyelesaikan pembangunan Tol Sumatera dan jalur kereta api lintas Sumbagsel.
“Percepatan Tol Sumatera sangat mendesak karena menyangkut akses pangan, distribusi barang, dan mobilitas warga. Jika konektivitas lambat, biaya logistik naik dan harga barang ikut terpengaruh,” tegasnya.
Melengkapi rekomendasi hasil Muskomwil II Sumbagsel, Maulana mendorong pemerataan sarana pendidikan dan kesehatan di kawasan selatan Sumatera. Ia mengusulkan:
-
Pendidikan: Penambahan lokasi pembangunan Sekolah Garuda di kawasan Sumbagsel.
-
Kesehatan: Pendirian Rumah Sakit Tematik untuk menjawab kebutuhan layanan medis spesifik masyarakat.
-
Ketenagakerjaan: Revitalisasi total Balai Latihan Kerja (BLK) Daerah agar mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri.
Maulana juga meminta pusat mempermudah akses pembiayaan daerah di luar APBN/APBD secara adil dan akuntabel demi mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Seluruh poin rekomendasi ini akan dirumuskan APEKSI untuk diserahkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. (*/Rdi)
