BETARA.ID, JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi tancap gas mematangkan persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung).
Gubernur Jambi Al Haris menegaskan proyek strategis nasional ini ditargetkan mulai masuk tahap konstruksi pada 2027 mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Al Haris saat memimpin langsung rapat koordinasi persiapan proyek di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (24/7/2026).
Hadir dalam kesempatan itu Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), jajaran pemerintah kabupaten terdampak, BPN, hingga tokoh masyarakat.
Al Haris menyatakan, berkaca dari kesuksesan pembangunan ruas Jambi–Palembang, koordinasi lintas sektor dan pendataan lahan sejak dini menjadi kunci utama kelancaran proyek.
Ia meminta tim gabungan bekerja secara profesional dan transparan guna mengantisipasi potensi kendala, termasuk klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.
”Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Al Haris.
Ia memastikan proses pengadaan tanah akan mengedepankan prinsip keadilan. Warga yang terdampak dipastikan menerima nilai ganti rugi layak berdasarkan hasil penilaian penilai independen.
Gubernur juga menginstruksikan pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilalui jalur tol untuk segera memetakan desa terdampak, jumlah bidang tanah, hingga data kepemilikan warga guna mempercepat proses administrasi.
Sementara itu, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang memaparkan bahwa ruas Jalan Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang mencapai 67,45 kilometer.
Proyek ini membentang dari Simpang Ness hingga Merlung dan melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batang Hari, serta Tanjung Jabung Barat.
Infrastruktur tol ini nantinya akan dilengkapi dengan dua simpang susun, yaitu Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung.
Pembangunannya dibagi menjadi empat paket pekerjaan (Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B), yang mencakup pembangunan struktur utama Jembatan Batanghari.
”Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, rinciannya enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat,” jelas Robert.
Ia menargetkan proses pengadaan tanah rampung dalam kurun waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan perizinan tuntas.
Selain fokus pada konstruksi, proyek ini juga menerapkan standar ketat terkait mitigasi lingkungan dan sosial.
Pengelola menyiapkan langkah antisipasi mulai dari pengendalian debu, aspek keselamatan kerja, perlindungan habitat, hingga penyediaan fasilitas underpass dan overpass demi menjaga akses mobilitas warga sekitar.
Pemerintah bersama lembaga pendanaan internasional juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian serta membuka ruang komunikasi terbuka guna menampung aspirasi masyarakat yang terdampak pembangunan. (*/rdi)
