BETARA.ID, Jambi – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menjadi narasumber di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jambi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peresmian Kantor DPD REI Jambi, Selasa (21/04/2026).
Rakerda di kantor DPD REI Jambi di Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ini, dibuka Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.
Mengusung tema “Soliditas dan Sinergi REI Jambi menuju Industri Properti yang Tumbuh dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha properti guna mendorong pembangunan perumahan di Provinsi Jambi.
Dalam kepemimpinan Maulana-Diza Pemkot Jambi terus memperkuat infrastruktur yang merupakan salah satu dari 11 program prioritas Kota Jambi Bahagia, yakni “Kota Tangguh”, sebagai strategi utama dalam mendukung pertumbuhan industri properti yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Wagub Sani menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan saat ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan kebijakan nasional.
Ia menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam pembangunan, khususnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk REI sebagai mitra strategis yang telah menunjukkan eksistensinya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran REI dalam mendukung program pemerintah, khususnya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan kemudahan dan insentif guna mempercepat realisasi program perumahan.
“Kami telah mengeluarkan kebijakan BPHTB sebesar 0 rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kami percepat menjadi hanya satu jam. Ini bagian dari dukungan kami terhadap program nasional 3 juta rumah,” ungkap Maulana.
Menurutnya, sinergi dengan REI dinilai sangat penting dalam memastikan ketersediaan rumah layak, lingkungan yang tertata, serta infrastruktur pendukung seperti air bersih dan kawasan bebas banjir.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan hunian layak, lingkungan sehat, serta kota yang tangguh. Ini hanya bisa terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat, sehingga meningkatnya kebutuhan hunian.
“Dengan jumlah penduduk mencapai 654.194 jiwa pada tahun 2025, Kota Jambi menghadapi kebutuhan hunian semakin tinggi. Melalui program Kota Tangguh, kami memastikan pembangunan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkap Maulana.
Selain itu, Maulana menjelaskan, dalam mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera, Pemkot Jambi optimistis program Kota Tangguh akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Jambi memiliki akses terhadap hunian yang layak, lingkungan tertata, serta peluang ekonomi yang terus berkembang. Inilah esensi dari Kota Jambi Bahagia,” tutup Wali Kota Maulana.
Dikesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan, pentingnya kolaborasi pemerintah dan pengusaha properti sebagai kunci utama.
“Tadi pak Wali Kota secara khusus menegaskan bahwa sektor properti memberikan kontribusi signifikan dan terjaga bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perekonomian secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD dari properti dapat mencapai 35-55%, menunjukkan dampaknya yang besar pada keuangan daerah,” singkat nya
Dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya sektor properti sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah melalui kontribusi sektor properti terhadap PAD. (rdi)
