BETARA.ID, Kota Jambi – Sikap Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi atas LKPJ Walikota Jambi yang disampaikan dalam paripurna dewan pada Rabu 30 Maret 2022 lalu dinilai Jefri Bantara Pardede penggiat Media sosial sebagai sikap pro rakyat yang tegas dan terukur.
“Kita bangga atas sikap Fraksi Gerindra yang tegas membela kepentingan rakyat, membuka mata apa yang sesungguhnya terjadi dalam menyikapi kamuflase pembangunan Kota Jambi selama ini, kita selaku masyarakat jadi tahu dan mendukung pandangan kawan – kawan Gerindra,” ungkap aktivis yang juga mantan anggota DPRD Kota Jambi ini (25/4/22) kemarin.
Sebelumnya dalam potongan rekaman video yang sempat beredar di Youtube sebelum akhirnya hilang, diketahui sikap kritis Fraksi Gerindra atas LKPJ Walikota Jambi, salah satunya masalah realisasi PAD di 2021.
“Kami menilai ada upaya penyajian data semu atau tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya dalan hal penerimaan PADÂ sebesar 450,001 Milyar atau hanya rata – rata 84,58 persen dari target yang dicanangkan. Hal ini menunjukkan kualitas dari perencanaan anggaran yang lemah dari pemerintah kota,” bunyi kutipan pandangan umum tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Kocu ini dirinya sepakat dan mendukung sikap Fraksi Gerindra yang menyatakan dalam melakukan perencanaan pemkot tidak melakukan analisis potensi yang memadai, hanya menduplikasi, mengcopy paste anggaran dari tahun sebelumnya. Lemahnya perencanaan ini merupakan indikator dari lemahnya manajemen kinerja pemerintah kota dalam menghimpun PAD.
“Saya bangga ada Fraksi dewan Kota yang meminta saudara Walikota agar melakukan perencanaan dengan rasional dan sesuai potensi, jangan perencanaan pendapatan berbasis angan – angan, yang ujung – ujungnya tidak tercapai,” ungkapnya dalam kegiatan bedah akademik LKPJ Walikota Jambi.
Hebatnya menurut kocu, Fraksi partai Gerindra berani memberi stempel gagal akan perencanaan APBD Kota Jambi 2021. “Kegagalan ini wujud mal adminitrasi perencanaan oleh pemerintah Kota. Hal ini sejalan dengan sorotan Ombudsman akan layanan publik kota Jambi yang kurang baik,” tegas Fraksi yang dipimpin Muhamad Yasir seorang politisi milenial yang tegas menyuarakan keadilan anggaran.
Selanjutnya Kocu juga membacakan kutipan pandangan Fraksi Partai Gerindra tersebut, antara lain :
“Terkait Belanja tahun 2021, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi menilai pemerintah kota Jambi tidak memiliki fokus dan prioritas yang jelas, bahkan cenderung lari dari RPJMD 2018 – 2023.
Indikasinya terlihat dari keseimbangan dan kesetaraan antara belanja eksekutip dan legislatif yang tidak berkeadilan. Tahun 2022 anggota DPRD mengalami pemotongan anggaran di berbagai pos, sementara pemerintah tidak hal melakukan hal yang sama dengan pos belanjanya. Bahkan belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah meningkat.
Buktinya belanja ini belum begitu berdampak pada peningkatkan akses pendidikan maupun akses kesehatan di daerah. Sehingga kami menyimpulkan belanja daerah masih belum dilakukan secara efisien, efektif, dan disiplin, serta masih terjadi ketimpangan kinerja fiskal antar legislatip dan eksekutip.
Sementara APBD masih didominasi oleh belanja pegawai yang sangat tinggi. Di sisi lain, porsi belanja modal yang penting bagi pembangunan masih rendah.
Dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan juga masih sangat tinggi. Akibatnya, capaian output dan outcome APBD Kota masih rendah dan ketimpangan antar kelas masyarakat masih lebar. Data yang kami peroleh akses air bersih kota Jambi malah mengalami penurunan, Perbedaan tingkat kemiskinan antar kelurahan juga masih tinggi. Inilah adalah potret belanja yang tidak terukur yang dilakukan pemerintah kota.
Dengan memperhatikan tantangan tersebut, maka penting dan mendesak untuk merekonstruksi kembali hubungan dewan dan pemerintah agar lebih transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Jambi, bukan segelintir oligarki yang mengelilingi kekuasaan bagai benalu tanpa malu.
Selanjutnya atas pinjaman Pemerintah Kota Jambi kepada PT.SMI, terbukti, telah membebani pos pengeluaran APBD. Kesalahan Fatal pemerintah kota dengan menjadikan pinjaman jangka pendek untuk membiayai proyek jangka panjang dari segi benefit, membuat ruang belanja pemerintah kota Jambi menjadi terbatas. Dalam hal ini kami menilai pinjaman SMI telah mengorbankan aspirasi masyarakat akan pembangunan.
Banyak wilayah yang mengalami banjar dadakan jika di landa hujan, angka ketimpangan yang terus melebar, pengangguran, kemiskinan tak mampu lagi kita jawab secara program dengan signifikan kecuali dalam batas asal ada dan ala kadarnya.
Hari ini kita sama – sama tak tahu, karena Pemerintah kota tak pernah menghitung, berapa dampak dari alokasi Belanja Dinas PUPR sebesar 140 Milyar Rupiah .
1) Seberapa besar peningkatan dan pendapatan dari pembangunan Terminal Rawasari ? Sampai hari ini tidak pernah dilakukan.
2) Seberapa besar peningkatan dan pendapatan dari pembangunan dari Rumah sakit Abdurrahman Sayoeti yang mana sampai saat ini pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Sampai hari ini ada kecendrungan pemerintah kota hanya membangun tanpa menghitung dampak.
Atas pandangan yang pro rakyat ini Kocu menyampaikan sikap hormat atas ketegasan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi. “Saya hormat atas sikap kritis Fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi dibawah pimpinan M Yasir, masih ada keberpihakan pada rakyat di Kota Jambi,” tandasnya. (Fey)
Komentar