BETARA.ID, Jambi – Gubernur Jambi Al Haris mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) Provinsi Jambi, menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi di rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/06/2026) pagi.
Hadir pada kesempatan tersebut Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Wali Kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP Provinsi Jambi, kepala OPD dan undangan lainnya.
Dalam arahannya Gubernur Al Haris menegaskan semua pihak untuk bersinergi membangun komitmen bersama mengawal penggunaan keuangan daerah yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Al Haris menyebutkan, saat ini jabatan Kepala BPKP adalah setara dengan Menteri. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan BPKP.
Ia menilai peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
Gubernur Al Haris juga menyampaikan pentingnya peran BPKP dalam mengawal jalannya program pembangunan dan pengelolaan keuangan negara di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” ujarnya.
Dijelaskan Al Haris, BPKP tidak hanya berperan dalam masalah tetapi juga bagaimana dapat melakukan kajian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di lapangan.
“Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal-hal yang seperti kebijakan. Saya sering meminta BPKP mengkaji apakah suatu kebijakan ini bisa diterapkan di daerah. Itulah bahan saya nanti mengambil keputusan,” jelasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah bersama BPKP bersinergi dan dapat bergerak cepat ketika menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Kita harus cepat dalam mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan, agar tidak banyak kerugiannya. Silahkan audit cepat apabila ada informasi dari media. Kita audit agar bisa dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, Al Haris juga meminta agar Bupati/Wali Kota jika bimbang dalam mengambil langkah strategis di lapangan, boleh menyurati BPKP dan meminta analisa untuk menentukan kebijakan.
“Alhamdulillah, setiap rekomendasi yang dikasih ke saya, saya baca dan ditindaklanjuti. Ke depan, kita semua hrs bekerja sungguh-sungguh, bahwa tugas kita hari ini bagaimana mengawal keuangan negara agar betul-betul dimaksimalkan supaya rakyat merasakan,” ungkApnya.
“Meskipun kondisi negara di dunia ini tidak baik-baik saja, tapi kita berusaha agar Indonesia khususnya Jambi tetap stabil. Ekonomi kita juga cukup baik, rakyat juga nyaman sehingga pembangunan di daerah berlangsung baik,” pungkasnya. (*/rdi)
