BETARA.ID, SAROLANGUN — Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun menggelar sidang putusan praperadilan dengan perkara Nomor: 04/Pid.Pra/2026/PN.Srl, Sabtu (9/11/2026).
Hakim Tunggal Ashifa Yona, S.H, dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon.
Sidang sekitar pukul 09.00 WIB ini dihadiri pihak pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Raju Darmawan SH dan M. Amin SH, serta tim kuasa hukum termohon dari Bidkum Polda Jambi yang mendampingi Polres Sarolangun selaku termohon.
Praperadilan ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/A-40/IV/2026/SPKT.Satresnarkoba/Res Sarolangun/Polda Jambi tanggal 28 April 2026 mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dengan predicate crime tindak pidana narkotika.
Kasus ini merujuk pada Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 137 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana jo. UU No. 1 tentang penyesuaian pidana yang terjadi di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan tersangka Nurman Basir alias Man Piet dan Hariyanto alias Asak.
Saat melakukan penangkapan, polisi mengamankan barang bukti sabu dan ratusan butir pil ekstasi yang diperoleh dari Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul melalui transaksi tunai dan transfer rekening.
Hasil pengembangan, tersangka Ade Purwanto diduga memperoleh keuntungan penjualan narkotika sekitar Rp85 juta yang kemudian dibelikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero warna coklat metalik.
Guna kepentingan penyidikan TPPU, termohon selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah M. Junaidi untuk mencari buku rekening dan ATM.
Namun, pihak pemohon atas nama Neli Sakura menilai tindakan penggeledahan dan penyitaan surat-surat miliknya tidak sah, sehingga melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan praperadilan ke PN Sarolangun.
Dalam permohonannya, pemohon meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan praperadilan.
Menyatakan tidak sah surat perintah penggeledahan dan izin penggeledahan dari PN Sarolangun serta surat perintah penyitaan yang dikeluarkan termohon.
Memerintahkan termohon mengembalikan barang-barang yang disita. Menuntut ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp1.000.000.000.
Menyatakan seluruh dokumen dan barang bukti hasil penyitaan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian.
Setelah melalui rangkaian persidangan hingga agenda pembacaan putusan, hakim tunggal Ashifa Yona SH, didampingi Panitera Pengganti Hendri Saputra, SH, memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan dari pemohon.
Menurut putusan ini, tindakan hukum berupa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sarolangun dinyatakan sah menurut hukum.
Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun AKP Fatur Rohman mengatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya putusan yang telah dibacakan hakim PN Sarolangun.
Sebab, praperadilan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati seluruh pihak.
Kepolisian juga berkomitmen memastikan setiap tindakan penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
”Kami menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan praperadilan ini. Polres Sarolangun akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana narkotika, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika,” tegasnya.
Dijelaskannya pengembangan penyidikan TPPU menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika.
Sebab, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku peredaran, tetapi juga menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.
Melalui langkah tersebut, Polres Sarolangun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberantasan narkotika secara menyeluruh, profesional, transparan, dan akuntabel. (rdi)
