BETARA.ID, SURAKARTA — Wali Kota Jambi Maulana menghadiri Rapat Gabungan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, serta Ketua Komwil I hingga VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Maulana yang juga menjabat Ketua Komwil II APEKSI membawa sejumlah isu strategis perkotaan dalam forum nasional tersebut.
Rapat gabungan ini membahas tindak lanjut Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 sekaligus mencermati arah kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain rapat internal, rangkaian acara juga diisi dengan agenda Media Jumpa Wali Kota sebagai ruang komunikasi publik.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam forum APEKSI adalah penguatan ruang fiskal pemerintah kota. APEKSI mendesak pemerintah pusat menyempurnakan skema Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
APEKSI menilai penyesuaian skema fiskal ini penting agar penyaluran anggaran lebih adil serta memperhitungkan kapasitas daerah, beban pelayanan, dan karakteristik unik tiap kota.
Selain persoalan anggaran, para kepala daerah turut membedah transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), penyederhanaan regulasi, perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga peluang investasi perkotaan.
Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mencakup tata kelola pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi.
Ia membagikan pengalaman Kota Jambi yang berhasil menghadirkan program Sekolah Rakyat dengan respons positif dari masyarakat.
“Masyarakat menyambut baik keberadaan Sekolah Rakyat di Jambi karena fasilitasnya sangat memadai. Kunci utamanya adalah kemudahan akses layanan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” kata Maulana.
Sebagai Ketua Komwil II APEKSI, Maulana menekankan pentingnya membangun konektivitas infrastruktur terintegrasi antarwilayah di Pulau Sumatera.
Ia meyakini keterhubungan antarwilayah seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Bengkulu akan memperlancar arus distribusi barang, perdagangan, dan jasa secara signifikan.
“Jika infrastruktur antarprovinsi ini terhubung dengan baik, mobilitas barang dan jasa akan meningkat tajam. Hal ini tentu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Maulana berharap pemerintah pusat mengakomodasi masukan dan aspirasi para kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI saat merumuskan kebijakan nasional.
“Kami berharap suara kepala daerah ini menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata, sehingga seluruh kota di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang bersama,” pungkas Maulana.(*/Rdi)
