BETARA.ID, JAMBI — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bermitra dengan Universitas Jambi (UNJA) memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan. Langkah ini diwujudkan melalui perumusan draf Surat Keputusan (SK) Camat tentang Kelurahan Sehat Maslahat pada Rabu (2/9/2026).
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menegaskan bahwa pembangunan kesehatan warga tidak hanya bertumpu pada layanan rumah sakit dan obat-obatan, melainkan harus bermula dari lingkungan tempat tinggal.
Diza menyebut ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, perilaku hidup bersih, serta kemampuan warga dalam mencegah penyakit dari tingkat RT hingga kelurahan menjadi fondasi utama.
Penguatan program kesehatan ini menjadi langkah krusial di tengah meningkatnya risiko kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kiriman dari wilayah sekitar. Pemkot Jambi mencatat 1.681 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga minggu ke-33 tahun 2026.
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Jambi bahkan sempat menembus angka 200, yang membuktikan keterkaitan langsung antara penurunan kualitas lingkungan dengan kesehatan masyarakat.
Meski begitu, indikator pembangunan kesehatan umum di Kota Jambi menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 81,77 pada 2024 menjadi 82,32 pada 2025, angka harapan hidup meningkat menjadi 75,53 tahun, dan prevalensi stunting terus menurun.
Konsep Maslahat—akronim dari Masjid Sehat, Lingkungan Aktif dan Harmonis Terpadu—berfungsi sebagai sistem deteksi dini dan perlindungan warga. Diza meminta pelaksanaan program ini mengacu pada data yang akurat dan dijalankan secara konsisten.
Rektor UNJA Helmi menjelaskan, keterlibatan pihak akademisi merupakan bagian dari implementasi program Kampus Berdampak bentukan Kemdiktisaintek. Lewat skema ini, penelitian serta pengabdian masyarakat difokuskan untuk menjawab kebutuhan nyata warga.
Komitmen keberlanjutan tersebut ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama antara Pemkot Jambi, UNJA, Puskesmas, unsur TNI-Polri, lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat setempat.(*/Rdi)
