BETARA.ID, JAMBI — Permasalahan narkoba, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta aktivitas penambangan ilegal di Jambi masih menjadi pekerjaan rumah.
Kapolda Jambi yang baru Irjen Pol Widodo menegaskan beberapa fokus utama yang menjadi target diantaranya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanganan karhutla, serta penertiban aktivitas penambangan ilegal (illegal mining dan illegal drilling).
Terkait penanganan narkoba, Kapolda menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Jambi.
Irjen Widodo menyinggung latar belakang Kapolri yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.
“Saya akan melanjutkan program Kapolda sebelumnya untuk memberatas narkoba, sejalan dengan commander wish Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto,” ujar Irjen Pol Widodo, usai pelepasan Irjen Pol Krisno H Siregar, di Mapolda Jambi, Rabu (14/10/2026)
Selain narkoba, penanganan karhutla yang tengah melanda Jambi, menjadi perhatian mendesak, khususnya kebakaran kawasan yang sulit dijangkau seperti taman nasional.
Ia menilai diperlukan kerja sama lintas sektor agar solusi yang tepat bisa ditemukan untuk menangani persoalan karhutla.
Menurut dia, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan satu institusi, butuh kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan unsur TNI terutama untuk mengatasi kebakaran di kawasan yang membutuhkan perhatian khusus.
Persoalan tersebut juga telah dibicarakan dengan Gubernur Jambi dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin.
Dikatakannya, perlu koordinasi dengan semua pihak untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif.
Kapolda mengungkapkan bahwa pemadaman di kawasan hutan yang lebat tidak cukup hanya mengandalkan water bombing dari udara.
“Pemadaman dengan pola water bombing sering kali hanya menyentuh bagian atas, sementara titik api berada di bawah tanah,” jelas mantan Kapolda Gorontalo ini.
“Kami telah berdiskusi dengan Danrem dan Gubernur untuk mencari solusi terbaik, salah satunya dengan menerjunkan personel darat beserta peralatan pemadam langsung ke lokasi,” katanya.
“Jika menemukan titik api, langsung padamkan. Masyarakat juga kita imbau untuk peduli dan ikut bersama-sama memadamkan jika melihat api,” tambahnya.
Kapolda juga membuka diri terhadap masukan, terobosan, dan saran dari pakar, insan pers, maupun masyarakat terkait pemadaman Karhutla.
“Kalau dari masyarakat atau teman-teman pers ada terobosan, silakan,” ungkapnya.
Mengenai maraknya illegal drilling dan illegal mining, Kapolda Jambi menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
Penertiban juga harus seiring dengan pemberian solusi ekonomi bagi warga sekitar.
Kapolda menyampaikan pengalamannya saat bertugas sebelumnya di Gorontalo, di mana pemerintah daerah dan kepolisian memperjuangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar kegiatan tersebut menjadi legal dan ramah lingkungan.
“Kita cari solusi bersama. Masyarakat butuh mata pencaharian, maka kita dorong jalur resmi seperti IPR. Dengan begitu, menambang jadi legal, tidak merusak lingkungan,” ungkapnya. (rdi)
