BETARA.ID, Jambi – Provinsi Jambi pada Mei 2024 mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm). Berdasarkan rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi ini lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional yang mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm).
Secara tahunan Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 3,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 2,84% (yoy).
Berdasarkan komoditasnya, jenis barang/jasa yang mendorong inflasi disumbangkan cabai merah, bawang merah, emas perhiasan, kopi bubuk dan cabai hijau.
Peningkatan harga cabai merah, cabai hijau dan bawang merah didorong peningkatan harga dari daerah pemasok di Jawa, seperti Tegal dan Brebes, karena gagal panen dan penurunan pasokan komoditas.
Sementara peningkatan harga kopi bubuk didorong berkurangnya pasokan komoditas, karena cuaca hujan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, sehingga menyebabkan penurunan produksi kopi di daerah pemasok yakni Kabupaten Kerinci.
Lebih lanjut, peningkatan harga emas sejalan dengan peningkatan harga emas dunia selaku safe heaven assets di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.
Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan penurunan beras, kentang, tarif kendaraan travel, ikan nila, dan angkutan udara.
Penurunan harga beras dan kentang terjadi sejalan dengan penurunan harga komoditas di petani seiring dengan masuknya periode panen padi pada sejumlah daerah penghasil seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Penurunan harga komoditas ikan nila diindikasi terjadinya normalisasi seiring dengan membaiknya persediaan pasokan sehubungan dengan telah tertanganinya kendala cuaca yang sempat mengganggu produktivitas tangkapan dan jalur distribusi komoditas.
Sedangkan penurunan tarif kendaraan travel dan angkutan udara disebabkan normalisasi harga komoditas pasca berlalunya HBKN Idul Fitri 1445 H yang merupakan salah satu periode puncak mobilitas masyarakat sepanjang 2024.
Berikut rincian perkembangan inflasi di Provinsi Jambi, Kota Jambi secara bulanan inflasi 0,29% (mtm), tahun berjalan 1,46% (ytd) dan tahunan inflasi 3,22% (yoy).
Cabai merah menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Jambi dengan andil 0,19%.
Diikuti bawang merah andil 0,09%, kopi bubuk 0,04%, petai 0,03%, dan kangkung dengan andil 0,03%.
Disisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan penurunan harga beras debgan andil -0,07%, tarif kendaraan travel -0,06%, angkutan udara -0,05%, angkutan antar kota -0,04% dan kentang -0,04%.
Di Kabupaten Bungo, secara bulanan inflasi 0,67% (mtm), tahun berjalan inflasi 2,26 % (ytd) dan tahunan inflasi 3,45% (yoy).
Di Bungo, cabai merah merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,20%. Diikuti komoditas lain yaitu emas perhiasan andil 0,13%, nasi dengan lauk 0,08%, bawang merah 0,08% dan daging ayam ras 0,08%.
Namun demikian, inflasi lebih tinggi tertahan penurunan harga tornat andil -0,06%, kentang andil -0,06, ikan nila – 0,04%, tarif kendaran Tltravel -0,03% dan udang basah -,03%.
Kabupaten Kerinci secara bulanan terjadi inflasi -0,34% (mtm), tahun berjalan inflasi 3,16% (ytd) dan tahunan inflasi 4,74% (yoy).
Cabai merah merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,38%. Diikuti dengan bawang merah 0,20%, cabai hijau 0,13%, terong 0,05% dan buncis 0,04%.
Namun demikian inflasi yang lebih tinggi tertahan penurunan harga beras dengan andil – 0,17%, ikan nila -0,15%, kentang -0,11%, daging ayam ras -0,09%) dan pisang andil -0,08%.
Ke depan, Provinsi Jambi diperkirakan akan mengalami inflasi sehubungan dengan belum pulih dan stabilnya sejumlah komoditas pangan strategis pasca banjir, dan tanah longsor baik di Jambi maupun beberapa daerah pemasok seperti Sumatera Barat dan Jawa Tengah yang diperkirakan memberi efek rambatan pada beberapa kota/kabupaten IHK di Jambi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Robby Fathir Nashary dalan release 7 Juni 2024 menyebutkan, dalam rangka memitigasi risiko dimaksud, pihaknya terus melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah melalui TPID dan Tim Satgas Pangan.
Selain itu melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pangan Murah (Murah) serentak untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terkait perkembangan inflasi. (*/rdi)
