BETARA.ID, Jambi – Gubernur Jambi Al Haris bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, di gedung dewan, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna ini mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta Penetapan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.
Mengawali sambutan, Wagub Sani menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi atas dukungan terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD.
“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya tidak biasa,” ujarnya.
Wagub Sani menekankan perlunya kesatuan cara pandang dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih fokus dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran strategis daerah di akhir periode RPJMD, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
“Kami menyadari menyatukan pandangan ataupun visi bukan perkara mudah, namun kita semua harus bijaksana menyikapinya. Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” ucapnya.
Ditambahkannya, masukan dan dukungan atas Rancangan Awal Perubahan RPJMD sangat diperlukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk penyempurnaan sebelum dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri, sekaligus sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” tegas Wagub Sani.
Sebagai langkah awal komitmen tersebut, Wagub Sani meminta kepada tim penyusun Perubahan RPJMD agar segera menindaklanjuti saran masukan yang telah disampaikan dan disepakati.
Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mempedomaninya dalam penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra.
Paripurna ini menjadi momentum sinergi eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan Jambi 2025-2029 semakin terarah, terukur, dan berpihak pada rakyat, termasuk melalui pengesahan Perda Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai payung hukum pengelolaan air yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Di rapat ini juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 serta penetapan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata.
Usai paripurna Gubernur Al Haris menjelaskan alasan perubahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan DPRD terkait rancangan awal perubahan RPJMD.
“Dengan adanya kondisi-kondisi dinamika yang berkembang itu kami perlu merevisi RPJMD kami,” ujarnya.
Gubernur Al Haris meluruskan bahwa revisi tersebut bukan mengubah arah kebijakan pembangunan Jambi.
“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Ini yang sedang kita bahas dengan DPRD,” jelasnya.
Al Haris berharap RPJMD yang disempurnakan ini benar-benar menjadi panduan arah kebijakan pembangunan selama masa jabatannya.
“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” pungkasnya. (*/rdi)
