BETARA.ID, Jambi – Gubernur Jambi Al Haris memimpin langsung rapat evaluasi progres pembangunan jalan khusus batubara bersama Forkopimda, para bupati terkait, serta pihak pengembang.
Rapat evaluasi tersebut digelar di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (26/01/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong percepatan pembangunan jalan khusus batubara yang selama ini menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi beban jalan nasional akibat aktivitas angkutan tambang.
Tiga perusahaan pengembang yang terlibat dalam proyek tersebut yakni PT Inti Bangun Sarana (IBS), PT Sinar Anugerah Sukses (SAS), dan PT Putra Bulian Properti (PBP).
Al Haris mengungkapkan bahwa izin aktivitas hauling batubara telah diberikan sejak tahun 2023.
Selama dua tahun berjalan, pemerintah ingin memastikan sejauh mana keseriusan para pengembang dalam merealisasikan pembangunan jalan khusus tersebut.
“Intinya saya sudah memberikan izin pekerjaan hauling batubara ini sejak tahun 2023, dua tahun penuh. Saya ingin melihat sejauh mana progresnya, apakah teman-teman pengusaha ini benar-benar bekerja, mulai dari pembebasan lahan hingga perizinan kawasan hutan industri dari Kementerian Kehutanan,” tegas Al Haris.
Al Haris juga meminta para pengembang untuk tidak ragu melaporkan setiap kendala yang dihadapi di lapangan, baik terkait pembebasan lahan, perizinan, maupun persoalan teknis lainnya.
“Kalau ada kendala lapor kepada kami, apa saja kendalannya. Selagi pemerintah bisa bantu, akan kita bantu semaksimal mungkin,” ujarnya.
Menurut Al Haris, pembangunan jalan khusus batubara sangat penting karena sektor pertambangan, bersama pertanian dan perkebunan, menjadi penopang utama perekonomian Jambi.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi saat ini berada di angka 4,77 persen.
“Kita berharap persoalan batubara di Jambi ada progresnya,” tambahnya.
Gubernur Al Haris juga mendorong adanya kolaborasi antarpengembang dalam menyelesaikan proyek ini.
Ia menekankan bahwa urusan bisnis tetap menjadi kewenangan perusahaan, namun pemerintah daerah siap memfasilitasi penyelesaian persoalan di wilayah masing-masing.
“Kolaborasi lah mereka, masalah bisnis mereka yang ngaturnya. Coba kita satukan, apa yang menjadi masalah lapor ke Bupati di wilayahnya,” tuturnya.
Secara khusus, Gubernur Al Haris menyoroti PT Putra Bulian Properti yang dinilai masih rendah progres pembangunannya.
Ia meminta perusahaan tersebut lebih terbuka dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.
“Itu saya kejar. Kalau tidak terbuka ya bagaimana. Ayo dong harus disampaikan ke bupati, kepala desa. Jangan sendiri-sendiri, kalau sendiri ya repot. Ini sudah menjadi masalah kita bersama,” pungkas Al Haris. (*/rdi)
