BETARA.ID, Jakarta – Gubernur Jambi, Al Haris bersama Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan terkait kendala di sektor kehutanan yang dihadapi Provinsi Jambi.
Kedatangan Gubernur Jambi dan rombongan langsung disambut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta jajarannya. Audiensi digelar di ruang rapat Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dalam audiensi tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa, pertama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sangat dipengaruhi terhadap kinerja ekspor batubara.
Pada tahun 2022 ekspor batubara mengalami peningkatan signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% sehingga mendorong sektor batubara ini sebagai kontribusi paling signifikan.
“Kami mempunyai cadangan batubara cukup besar dengan total lebih 3 miliar, tetapi kami belum mempunyai hauling batubara, sehingga tiap tahun kuota pemerintah yang diberikan 40 juta ton tersebut, yang tercapai 13 juta ton dan penerimaan negara juga kecil yang berasal dari Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, akhirnya daerah dbh-nya menjadi kecil,” jelas Al Haris.
“Sementara permintaan luar biasa baik dalam negeri maupun luar negeri untuk batubara tersebut,” tambahnya.
Gunernur Jambi juga memaparkan, dibutuhkan jalan khusus batubara yang mampu mengalihkan beban lalu lintas dari jalan umum sehingga meningkatkan efisiensi logistik tambang.
Skema rencana jalan khusus batubara Provinsi Jambi masuk ke kawasan hutan produksi.
1. Pengelolaan oleh PT. SAS, izin pinjam pakai telah keluar dan tahap selanjutnya penetapan tata batas.
2. Pengelolaan oleh PT. Inti Bangun Persada sudah mengajukan izin pinjam pakai dan dalam proses.
“Kami telah membuat kebijakan dengan membuat izin hauling batubara, ada 3 perusahaan yang meminta izin yaitu PT. Putra Bulian, PT. Inti Bangun Sarana, PT. SAS, dan apabila clear bahwa hampir 4 miliar batubara akan lancar,” paparnya.
Dalam paparannya Al Haris juga menyampaikan bahwa, kedua, proyek panas bumi graha nyabu berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru pada saat fase operasi dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, namun kendala yang dihadapi status Tropical Rainforest heritange of Sumatera (TRHBS) di WPSPE Graha Nyabu berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat.
“Isu ini menyebabkan terhambatnya proses perizinan kegiatan PSPE Graha Nyabu dikarenakan menunggu proses penyelesaian boundary modification TRHS,” lanjutnya.
Ketiga, jalur evakuasi akibat dari Kabupaten Kerinci memiliki gunung berapi tertinggi di Indonesia yang secara kondisi geografis yang khas dan berpotensi tinggi terhadap berbagai resiko bencana seperti letusan gunung berapi, longsor dan gempa bumi.
Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melalui RTRW telah menyiapkan langkah mitigasi bencana, study pendahuluan pernah dilakukan pada tahun 2021, namun terkendala perizinan.
“Untuk itu mohon kiranya Bapak Menteri memberikan dukungan dan solusi atas permasalahan kami,” harap Al Haris.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa segala permasalahan yang ada akan ditindaklanjuti dengan cepat, cermat serta hasil yang optimal.
“Senang sekali hari ini bertemu pak gubernur, para bupati/wali kota berbicara banyak hal, banyak agenda dan saya berjanji berjuang sekuat tenaga atas persoalan di Jambi agar dapat terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.(*/rdi)
Komentar