BETARA.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) Republik Indonesia, Komjen. Pol. (Purn) Purwadi Arianto, Kamis (18/09/2025).
Audiensi ini dalam rangka memperkuat peningkatan kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jambi.
Hadir dalam audiensi tersebut Gubernur Jambi, Al Haris unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, Deputi dan Asisten Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kedatangan Wamenpan RB ke Provinsi Jambi merupakan momentum penting dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Persoalan pelayanan publik ini merupakan tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kita juga harus terus meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” tegas Al Haris.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wamenpan RB dan mempersilakan kepala daerah di Provinsi Jambi untuk berdialog langsung terkait persoalan tenaga non-ASN di daerah masing-masing.
Sementara itu, Wamenpan RB Purwadi Arianto mengungkapkan, kunjungannya ke Provinsi Jambi bertujuan memastikan program-program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, serta dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tentunya kebijakan ini sejalan dengan program prioritas Bapak Presiden, baik itu terkait makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan perumahan rakyat,” ujar Purwadi.
Ia menegaskan, seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
Untuk itu, menurutnya dibutuhkan sinergi aktif antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.
“Harus ada kolaborasi yang aktif, sehingga kita bisa mencapai sasaran yang diinginkan,” tambahnya.
Wamenpan RB menilai Provinsi Jambi memiliki potensi besar dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, khususnya melalui pelayanan publik yang adaptif dan birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
“Birokrasi harus adaptif dan berorientasi pada kebutuhan. Tugasnya bukan sekadar mengurus saja, namun juga harus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kunci dari kepercayaan masyarakat itu ada dua, yaitu ketulusan dan responsif,” pungkasnya. (*/rdi)
Komentar