BETARA.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar mengejar angka serapan, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, Rabu (8/7/2026) malam.
Dalam rapat yang di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi tersebut, Al Haris menuntut seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih taktis dan transparan dalam mengelola anggaran.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jambi.
Fokus utama pembangunan harus menyentuh sektor-sektor krusial, mulai dari infrastruktur yang lebih baik, layanan kesehatan merata, hingga peningkatan mutu pendidikan.
“Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi warga Jambi. Jangan hanya berorientasi pada menghabiskan anggaran, tapi pastikan capaian fisik di lapangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegas Al Haris.
Selain menekankan efektivitas belanja, Gubernur juga menyoroti sektor pendapatan daerah. Ia memberikan instruksi tegas kepada OPD yang memiliki pos penerimaan agar bekerja maksimal dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur juga meminta para kepala OPD untuk tidak sekadar melaporkan progres secara administratif, tetapi mampu menyodorkan solusi konkret atas hambatan yang terjadi di lapangan.
“Saya minta seluruh kepala OPD memberikan laporan capaian secara transparan. Jika ada kendala teknis, terutama dalam proses pengadaan atau pembayaran, segera carikan solusi agar target pembangunan tepat waktu sesuai rencana RPJMD,” tambahnya.
Adapun langkah-langkah percepatan yang disepakati dalam rapat tersebut meliputi:
– Optimalisasi PAD: Mengarahkan OPD pengampu pendapatan untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan penerimaan daerah.
– Penyelesaian Proyek Strategis: Melakukan identifikasi dini terhadap proyek yang tertunda dan segera melakukan langkah percepatan penyelesaian.
– Monitoring Berbasis Hasil: Memperkuat pengawasan berkala agar akuntabilitas anggaran tetap terjaga hingga akhir tahun.
Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi antar-pemangku kepentingan demi mengejar target capaian fisik maupun keuangan pada triwulan berikutnya. (*/rdi)
